Optimalisasi Kebijakan E-Hibah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah di Kabupaten Sukabumi

Abstract

Pengelolaan dana hibah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan program sosial, keagamaan, dan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya efisiensi proses administrasi akibat panjangnya alur birokrasi, verifikasi dokumen yang masih dilakukan secara manual, serta belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan hibah. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana hibah melalui pendekatan transformasi digital. Penentuan masalah utama dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) sehingga diperoleh bahwa rendahnya efisiensi administrasi merupakan isu prioritas yang perlu segera ditangani. Analisis kebijakan dilakukan melalui pendekatan yuridis, manajerial, dan inovasi dengan mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), teori efektivitas organisasi publik, serta konsep digitalisasi pelayanan publik. Selanjutnya, tiga alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan kriteria Bardach, yaitu technical feasibility, economic feasibility, political viability, dan administrative operability. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Terintegrasi e-Hibah Kabupaten Sukabumi memperoleh skor tertinggi dibandingkan alternatif penambahan personel maupun pembatasan kuota hibah. Implementasi sistem e-Hibah diproyeksikan mampu mempercepat proses verifikasi, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, mengurangi kesalahan administrasi, serta mendukung integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Oleh karena itu, direkomendasikan penerbitan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penyelenggaraan e-Hibah yang disertai tahapan implementasi meliputi penyusunan regulasi, pembangunan sistem, penguatan kapasitas aparatur, serta integrasi data secara berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.