Optimalisasi Peran BAPPERIDA dalam Mengintegrasikan Riset dan Inovasi ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi
DOI:
https://doi.org/10.61492/ecos-preneurs.v4i2.656Keywords:
BAPPERIDA, evidence-based policy, research clearance, SI-RISET, perencanaan pembangunan daerahAbstract
Transformasi Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukabumi menuntut penguatan tata kelola agar riset dan inovasi menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Makalah kebijakan ini bertujuan menganalisis kesenjangan integrasi hasil riset ke dalam siklus perencanaan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional. Analisis dilakukan melalui Qualitative Gap Analysis dan Process Capability Assessment dengan menelaah aspek kelembagaan, prosedur, koordinasi, integrasi informasi, dan evaluasi kinerja. Hasil analisis mengidentifikasi dua akar masalah utama. Pertama, hasil riset dan inovasi, termasuk riset klaster kewilayahan, belum terlembaga secara sistematis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Kedua, evaluasi kinerja internal masih cenderung berorientasi administratif sehingga pemanfaatan rekomendasi penelitian dan tindak lanjut perbaikan program belum terlacak secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketepatan prioritas pembangunan, khususnya dalam merespons perbedaan kebutuhan wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi. Artikel kebijakan ini merekomendasikan penguatan evidence-based policy melalui pelembagaan research clearance dan integrasi dashboard monitoring dan evaluasi kinerja internal. Rekomendasi tersebut diwujudkan melalui usulan model SI-RISET (Sistem Integrasi Riset dan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang menghubungkan penelaahan bukti, penyusunan program, pemantauan kinerja, tindak lanjut rekomendasi, dan pembelajaran kebijakan. Implementasi direncanakan secara bertahap selama 12 bulan, meliputi penyusunan SOP dan pembentukan tim lintas fungsi, pengembangan prototipe dashboard serta uji coba, kemudian penguatan kapasitas aparatur dan perluasan penerapan berdasarkan hasil evaluasi. Keberhasilan kebijakan dinilai melalui keterlaksanaan prosedur, pemanfaatan rekomendasi riset, keterlacakan data, tindakan korektif, dan perbaikan perencanaan. Dengan pendekatan ini, BAPPERIDA diharapkan mampu memperkuat perencanaan berbasis bukti, akuntabilitas kinerja, dan responsivitas pembangunan daerah.
Downloads
References
Asmara, A. Y. (2016). Pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan publik unggul di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(1), 37–46. https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p37-46
Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving (6th ed.). CQ Press.
Dam, J. L., Nagorka-Smith, P., Waddell, A., Wright, A., Bos, J. J., & Bragge, P. (2023). Research evidence use in local government-led public health interventions: A systematic review. Health Research Policy and Systems, 21, Article 67. https://doi.org/10.1186/s12961-023-01009-2
Head, B. W. (2008). Three lenses of evidence-based policy. Australian Journal of Public Administration, 67(1), 1–11. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x
Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? Public Administration Review, 76(3), 472–484. https://doi.org/10.1111/puar.12475
Howlett, M. (2009). Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada. Canadian Public Administration, 52(2), 153–175. https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.2009.00070_1.x
Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 dalam perspektif evidence based policy. Jurnal Inovasi Daerah, 2(2), 167–178. https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Newman, J. (2020). Increasing the ability of government agencies to undertake evidence-informed policymaking. Evidence Base, 2020(2). https://doi.org/10.21307/EB-2020-005
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2024). Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2025). Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sarjiyanto, Tuhana, Sudarsana, Noviani, L., Ismoyowati, D., Istiqomah, N., Setyawan, A., Mafruhah, I., Rinanto, Y., Wirajaya, A. Y., & Perdana, D. N. C. (2024). Penguatan science based policy pada pemanfaatan riset dan inovasi guna mewujudkan daya saing daerah. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(1), 179–186. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21517
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Zaelani Zaelani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
